Kamis, 11 Juni 2015

MAKALAH KEAMANAN PANGAN

KASUS KERACUNAN SUSU FORMULA BAYI AKIBAT PENAMBAHAN MELAMIN

KELOMPOK 14

ELA ELNI SUPIATUN (J1A 013 034)

ENDANG SETIARATNASARI (J1A 013 036)

RATNA SARI (J1A 013 108)

SILFIA YUNIANTI (J1A 013 122)

NANING APRILIANI (J1A 212 088)

PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI

UNIVERSITAS MATARAM

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehaditat Tuhan yang Maha Esa karena kasih dan karunianya makalah ini dapat diselesaikan.Makalah ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Keamanan Pangan yaitu tentang “Kasus Keracunan Susu Formula Bayi Akibat Penambahan Melamin”.

Dalam makalah ini penulis mencoba menyajikan materi sebaik-baiknya, oleh karena itu dengan penyusunan makalah ini penulis berharap dapat mengembangkan potensi bagi pembaca.

Namun demikian, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan makalah ini, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna memperbaiki makalah ini agar menjadi lebih baik.Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam pembentukan generasi muda yang cerdas dan berbakat.

Mataram, Juni 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

1.3.Tujuan dan Manfaat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kondisi persaingan tidak sehat sekarang ini telah menjadi- jadi. Di dalam negeri daging sampah olahan di jual lagi, diluar negeri Susu dicampur melamin sangatlah tidak manusiawi. Seandainya orang yang mencampur melamin kedalam susu mempunyai pengetahuan tentang melamin dan dia mempunyai anak pasti dia tidak akan memberikan susu tersebut atau akan menyimpannya rapat - rapat. Melamin merupakan bubuk putih yang digunakan dalam pembuatan barang –barang terbuat dari plastik. Melamin disintesa oleh peneliti Jerman tahun 1830. Yang paling banyak dipakai adalah dalam bentuk Melamin resin (semacam lem ) yakni : campuran melamine dan formaldehyde digunakan dalam formica, floor tiles, whiteboards dan peralatan dapur. Atau barang- barang yang berhubungan dengan lem playwood.

Melamin yang ditemukan dalam sejumlah produk makanan ternyata bukan akibat terkontaminasi. Namun zat yang membahayakan kesehatan itu sengaja dimasukkan ke dalam produk makanan. Maksud dicampurkan melamin ke dalam makanan agar produk tersebut terlihat bagus. Sebab sekitar 66 % kadar nitrogen dalam melamin dapat terlihat sebagai protein. Selain itu penambahan melamin dapat menaikkan kandungan protein. Analisa protein biasanya dilakukan dengan metode kjeldahl, yaitu mengukur jumlah nitrogen yang kemudian di konversikan menjadi jumlah protein dengan suatu tetapan standar. Saat dilakukan uji analisa kandungan protein, hasil menunjukkan kandungan nitrogen yang besar. Padahal sebenarnya angka tersebut diperoleh bukan hanya dari protein, namun juga melamin. Karena melamin ini memiliki gugus nitrogen, maka sejumlah nitrogen yang terukur akan semakin bertambah.

1.2.Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud melamin ?

2. Bahaya penambahan melamin pada susu ?

3. Berapa standar batas kandungan melamin ?

1.3.Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat penyusunan di buatnya makalah ini adalah untuk Mendiskripsikan melamin pada produk makanan khususnya susu formula bayi sehingga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru tentang melamin yang ada dalam produk susu formula bayi, agar semakin banyak orang yang tahu bahaya melamin dan produk-produk bermelamin yang membahayakan kesehatan sehingga dapat menghindarinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Melamin merupakan senyawa kimia organik yang berbentuk kristal putih dan banyak mengandung unsur nitrogen. Melamin yang memiliki rumus molekul C3N6H6 merupakan produk samping industri pengolahan batu bara. Pada umumnya, senyawa ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan industri, termasuk industri peralatan dapur, perlengkapan makan, kemasan pangan, resin melamin (terutama melalui reaksi dengan formaldehid), kertas, pelapis, penstabil plastik, perekat, dan flame retardant. Karena memiliki kandungan unsur nitrogen yang tinggi, oleh beberapa negara melamin juga digunakan sebagai komponen pembuatan pupuk. Pada melamin dapat ditemukan zat pengotor (impurities) yaitu asam sianurat, yang secara struktur kimia analog dengan melamin. Asam sianurat ini dapat digunakan sebagai desinfektan pada air kolam renang.

Batas maksimum cemaran melamin dalam produk pangan di Indonesia saat ini belum diatur. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengatur bahwa produk pangan tidak boleh mengandung bahan beracun, berbahaya, atau mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimum yang ditetapkan. Menurut Lutter et al. (2011), WHO/FAO (2008) menetapkan batas limit melamin dalam susu formula bayi yang dapat ditoleransi sebesar 1 ppm (1 mg/kg). Metode uji yang disarankan untuk mendeteksi melamine dan asam sianurat adalah LC1MS (Liquid Chromatography Mass Spectrofotometri) atau setidaknya HPLC (Fremlin dan Pelzing 2009). Sebagian besar susu yang beredar ataupun yang digunakan sebagai bahan baku susu di Indonesia adalah impor, yang mencapai sekitar 60%. Impor juga dilakukan dari Cina. Untuk itu, perlu dikembangkan metode deteksi melamin dan pengujian adanya cemaran melamin pada susu impor untuk menjamin susu yang aman yang akan beredar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metoda analisis melamin secara LCMS dan menganalisa cemaran melamin pada susu bubuk.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1.Pengertian Melamin

Melamin adalah suatu zat organik dengan struktur kimia C3H6N6 atau dengan nama IUPAC 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine. Berat molekulnya adalah 126, bentuk kristal putih dan agak sulit terlarut dalam air. Sebelumnya kita tahu bahwa melamin banyak digunakan pada produksi plastik seperti untuk pembuatan alat makan. Melamin yang digunakan adalah melamin resin, yaitu kombinasi melamin dan formaldehid. Melamin adalah trimer dari sianamida, dan seperti sianamida, ia mengandung 66% nitrogen (berdasarkan massa). Ia merupakan metabolit dari siromazina, sejenis pestisida. Melamin terbentuk dalam tubuh mamalia yang mengkonsumsi siromazina. Dilaporkan juga siromazina diubah menjadi melamina pada tanaman. Melamin biasa didapat sebagai kristal putih. Melamin biasanya digunakan untuk membuat plastik, lem, dan pupuk.

Melamin pertama kali disintesis oleh Liebig pada tahun 1834. Pada produksi awal, kalsium sianamida diubah menjadi disiandiamida, kemudian dipanaskan di atas titik leburnya untuk menghasilkan melamin. Namun, pada zaman sekarang, kebanyakan pabrik industri menggunakanurea untuk menghasilkan melamin melalui reaksi berikut :

6 (NH₂)₂CO → C₃H₆N₆ + 6 NH₃ + 3 CO₂

Pertama-tama, urea terurai menjadi asam sianat pada reaksi endotermik: (NH₂)₂CO → HCNO + NH₃. Kemudian asam sianat berpolimerisasi membentuk melamina dan karbon dioksida: 6 HCNO → C₃H₆N₆ + 3 CO₂. Reaksi kedua adalah eksotermik, namun keseluruhan proses reaksi bersifat endotermik.

Gambar Molekul Melamin

3.2.Bahaya Penambahan Melamin pada Susu

Melamin merupakan senyawa polimer yang merupakan gabungan monomer formaldehide (formalin) dan fenol yang apabila komponen penyusun melamin tersebut dalam komposisi yang seimbang kelihatan aman tetapi harus diwaspadai seringkali dalam pembuatan melamin proses pencampurannya sering kali tak terkontrol. Apabila komposisi antara formaldehide dengan fenol tidak seimbang maka akan terjadi residu, yaitu monomer formaldehide atau fenol yang tidak bersenyawa sempurna. Sisa monomer formaldehide inilah yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Selain itu senyawa melamin rentan terhadap panas dan sinar ultraviolet yang dapat mendepolimerisasi melamin menjadi monomer formaldehide dan fenol. Meski tahan di rentang suhu 120 derajat celcius sampai 30 derajat C di bawah nol, tapi karena menyerap panas, melamin tak tahan dipapar panas terlalu tinggi. Apalagi terpapar dalam jangka waktu lama. Gesekan terhadap peralatan melamin juga berpotensi melepaskan residu formaldehide yang terperangkap sebelumnya. Sehingga meskipun kontrol pembuatan peralatan melamin sudah baik masih menyimpan bahaya bagi kesehatan. Formaldehide atau yang kita kenal sebagai formalin merupakan desinfektan yang sering pula digunakan sebagai bahan pengawet mayat yang sangat mudah masuk ke dalam tubuh lewat jalur oral/mulut, saluran pernafasan dan pembuluh darah. Formaldehid yang masuk ke dalam tubuh dapat mengganggu fungsi sel, bahkan dapat pula mengakibatkan kematian sel.

Melamin mengandung kandungan nitrogen yang tinggi dan memiliki karakteristik protein. Penambahan melamin pada susu ditujukan untuk meningkatkan kadar protein sehingga seolah-olah pada saat diperiksa kadar proteinnya menjadi tinggi (untuk memeriksa kandungan protein dari suatu zat yang diukur adalah kandungan nitrogennya). Regulasi pemeriksaan formula susu sebelumnya tidak menduga bahwa akan adanya penambahan melamin ini, sehingga kandungan melamin tidak diperiksa. Bahayanya apabila produk susu ditambahkan melamin konsumen akan terkena gagal ginjal karena melamine dapat membentuk Kristal di saluran ginjal bahkan akan menutup saluran kencing dan menyebabkan kebutaan serta dapat mengakibatkan kerusakan pada reproduksi juga dapat menyebabkan kanker.

Tanda-Tanda Atau Gejala Akibat Keracunan Melamin

Seseorang yang mengalami keracunan melamin dapat menunjukan tanda dan gejala berupa iritabilitas, darah dalam urin (hematuria), produksi urin menurun atau tidak ada sama sekali, tanda-tanda infeksi ginjal, dan tekanan darah tinggi.

3.3.Standar Batas Kandungan Melamin

Batas maksimum cemaran melamin dalam produk pangan di Indonesia saat ini belum diatur. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengatur bahwa produk pangan tidak boleh mengandung bahan beracun, berbahaya, atau mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimum yang ditetapkan. Sedangkan Food and Drugs Administration (Badan Makanan dan Obat) Amerika Serikat menyatakan, asupan harian yang dapat ditoleransi (tolerable daily intake/TDI) melamin adalah 0,63 mg per kg berat badan. Pada masyarakat Eropa, otoritas pengawas makanannya mengeset standar yang lebih rendah, yaitu 0,5 mg per kg berat badan. European Food Safety Agency (EFSA) menetapkan batas kandungan melamin dalam produk makanan, selain makanan bayi adalah kurang dari 2,5 ppm. Hong Kong untuk batasan maksimum konsentrasi melamin pada makanan bayi adalah 1 ppm dan makanan lain 2,5 ppm.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1.Kesimpulan

1. Melamin adalah suatu zat organik dengan struktur kimia C3H6N6 atau dengan nama IUPAC 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, memiliki berat molekul 126, berbentuk kristal putih dan agak sulit terlarut dalam air dan digunakan pada produksi plastic.

2. Bahaya melamin apabila ditambahkan pada produk susu akan menyebabkan terkena gagal ginjal karena melamin dapat membentuk Kristal di saluran ginjal bahkan akan menutup saluran kencing dan menyebabkan kebutaan serta dapat mengakibatkan kerusakan pada reproduksi juga dapat menyebabkan kanker.

3. Batas maksimum cemaran melamin dalam produk pangan di Indonesia saat ini belum diatur, tetapi Food and Drugs Administration (Badan Makanan dan Obat) Amerika Serikat menyatakan, asupan harian yang dapat ditoleransi (tolerable daily intake/TDI) melamin adalah 0,63 mg per kg berat badan

4. Batas maksimum cemaran melamin dalam produk pangan di Indonesia saat ini belum diatur, tetapi Food and Drugs Administration (Badan Makanan dan Obat) Amerika Serikat menyatakan, asupan harian yang dapat ditoleransi (tolerable daily intake/TDI) melamin adalah 0,63 mg per kg berat badan.

4.2.Saran

Konsumen harus jeli dalam memilih produk susu dan coklat serta memperhatikan kualitasnyadan mulai sekarang, biasakan untuk tidak memakan makanan instant buatan pabrik, lebih baik mengolah sendiri bahan mentah menjadi makanan jadi.

DAFTAR PUSTAKA

Fremlin LJ, Pelzing M. 2009. Melamine and cyanuric acid detection in 5 minutes using LCMS. Bruker Daltonics Division, Application note. Australia.

Goscinny S, Hanot V, Halbardier JF, Michelet JY, Loco JV. 2011. Rapid analysis of melamine residue in milk, milk product, bakery goods and flour by ultra performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry: from food crisis to accreditation. Food Control. Vol 22 : 22-30.

Irmahayati, dkk., 2013. Bahaya Keracunan Melaminyang Terkandung Dalam Bahan Pangan. Info POM. Vol 14 (04) :7-8.

Martoyo PY. 2009. Cemaran Melamin dalam Pangan. Food Review Indonesia. Vol 4: 40.

Nissa C. 2011. Kajian cemaran melamin dalam produk pangan dan pengawasannya di Indonesia (tesis S2). Institut Pertanian Bogor. Bandung.

Rahmawati, S., 2013. Kadar Melamin pada Produk Berbahan Susu dan Susu Bubuk yang Dianalisis secara Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS). JITV. Vol. 18 (01): 63-69.

Rabu, 08 Januari 2014

MAKALAH PANCASILA

MAKALAH PANCASILA

TENTANG

“ASPEK EKONOMI”

“MEMBERANTAS KORUPSI DEMI MEMBANGUN

PEREKONOMIAN MASYARAKAT ”

Disusun Oleh:

NAMA :ENDANG SETIARATNASARI

NIM : J1A 013 036

PRODI : ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINUSTRI

2013

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat kelengkapan akademik semester studi Universitas Mataram. Selain itu juga penulis ingin memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai “ Memberantas Korupsi demi membangun perekonomian masyarakat “.

Makalah ini disusun melalui beberapa tahapan, yakni dari browsing, buku panduan, dan juga menggunakan jasa layanan Internet sampai makalah ini selesai dibuat, makalah ini dapat terselesaikan oleh penulis berkat bantuan dari Dosen dan teman-teman yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada saya selaku penulis.

Dalam menyusun makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

Dari permasalahan yang telah kita bahas, semoga kita lebih mengetahui dan mempermudah kita dalam menjalankan program browsing tersebut sehingga kita semua dapat mengambil hikmah dari tugas yang penulis kerjakan.

Semoga permasalahan yang penulis selesaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan suatu hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Mataram, 19 Desember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Cover .................................................................................................................................. i

Kata Pengantar................................................................................................................. ii

Daftar Isi.......................................................................................................................... iii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latarar belakang.............................................................................................................. 1

B. Rumusan masalah............................................................................................................... 1

BAB II: PEMBAHASAN

A. Makna Tindak Pidana Korupsi........................................................................................ 2

B. Korupsi Dan Politik Hukum Ekonomi............................................................................. 3

C. Karupsi Dan Desentralisasi........................................................................................... 4

D. Memberantas Korupsi Demi Membanagun Ekonomi................................................. 5

BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan.......................................................................................................................... 7

Daftar Pustaka................................................................................................................. 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Tebang pilih. Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini.

Gaung pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk dibubuhkan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakakukan dibanyak ruang seminar, booming anti korupsi, begitulah tepatnya. Meanstream perlawanan terhadap korupsi juga dijewantahkan melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi Anti Korupsi (KPK).

Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum. Kasus Korupsi mantan Presiden Soeharto, contoh kasus yang paling anyar yang tak kunjung memperoleh titik penyelesaian. Perspektif politik selalu mendominasi kasus-kasus hukum di negeri sahabat Republik BBM ini. Padahal penyelesaiaan kasus-kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Soeharto dan kroninya, dana BLBI dan kasus-kasus korupsi besar lainnya akan mampu menstimulus program pembangunan ekonomi di Indonesia.

B. Rumusan masalah

Ø Bagaimana korupsi mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia?

Ø Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktek korupsi tersebut?

Ø Bagaimana multiplier effect bagi efesiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di Indonesia?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Makna Tindak Pidana Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak

Jeremy Pope dalam bukunya Confronting Coruption: The Element of National Integrity System, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa lebih parah praktek korupsinya, apabila kehidupan sosial-politiknya tolerasi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia

Menurut Dieter Frish, mantan Direktur Jenderal Pembangunan Eropa. Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada urgensi kepentingan publik. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial-ekonomi tak pasti (uncertenly). Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat. Selalu terjadi asimetris informasi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Sektor swasta sering melihat ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa Return of Investment (ROI) yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit diprediksi.

Akhiar Salmi dalam makalahnya menjelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi perundang-undangan Republik Indonesia mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana.

Mubaryanto, Penggiat ekonomi Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan tentang korupsi bahwa, salah satu masalah besar berkaitan dengan keadilan adalah korupsi, yang kini kita lunakkan menjadi “KKN”. Perubahan nama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan nepotisme. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dampak “penggantian” ini tidak baik karena KKN ternyata dengan kata tersebut praktek korupsi lebih mudah diteleransi dibandingkan dengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi dan nepotisme.

B. Korupsi Dan Politik Hokum Ekonomi

Korupsi merupakan permasalah mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi meaning less, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada recovery terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum.

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa Negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui Negara-negara berkembang soal praktik korupsi, karena melalui korupsilah sistem ekonomi-sosial rusak, baik Negara maju dan berkembang.

Dibutuhkan Law effort sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik kepentingan, penumpuk kekayaan pribadi, dan resiko suap-menyuap. Harus ada tekanan hukum yang menyakitkan bagi koruptor. Korupsi di Indonesia telah membawa disharmonisasi politik-ekonomi-sosial, grafik pertumbuhan jumlah rakyat miskin terus naik karena korupsi. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan diberbagai bidang kehidupan.

Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang.

Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas public. Biro pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dan dua alasan ini menyeruak di Indonesia, pelayanan publik tidak pernah termaksimalisasikan karena praktik korupsi dan demokratisasi justru memfasilitasi korupsi. Korupsi dan Ketidakpastian Pembangunan Ekonomi seperti yang dijelaskan diatas selalu mengakibatkan situasi pembangunan ekonomi tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang sehat. Sektor swasta sulit memprediksi peluang bisnis dalam perekonomian, dan untuk memperoleh keuntungan maka mereka mau tidak mau terlibat dalam konspirasi besar korupsi tersebut.

C. Korupsi Dan Desentralisasi

Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan perubahan paling mencolok setelah reformasi digulirkan. Desentralisasi di Indonesia oleh banyak pengamat ekonomi merupakan kasus pelaksanaan desentralisasi terbesar di dunia, sehingga pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menjadi kasus menarik bagi studi banyak ekonom dan pengamat politik di dunia. Kompleksitas permasalahan muncul kepermukaan, yang paling mencolok adalah terkuangnya sebagian kasus-kasus korupsi para birokrat daerah dan anggota legislatif daerah. Hal ini merupakan fakta bahwa praktek korupsi telah mengakar dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi di Indonesia.

Pemerintah daerah menjadi salah satu motor pendobrak pembangunan ekonomi. Namun, juga sering membuat makin parahnya high cost economy di Indonesia, karena munculnya pungutan-pungutan yang lahir melalui Perda (peraturan daerah) yang dibuat dalam rangka meningkatkan PAD (pendapatan daerah) yang membuka ruang-ruang korupsi baru di daerah. Mereka tidak sadar, karena praktek itulah, investor menahan diri untuk masuk ke daerahnya dan memilih daerah yang memiliki potensi biaya rendah dengan sedikit praktek korup. Akibat itu semua, kemiskinan meningkat karena lapangan pekerjaan menyempit dan pembangunan ekonomi di daerah terhambat.

Kondisi seperti ini tidak akan menstimulus pembangunan ekonomi, justru hanya akan memperbesar pengeluaran pemerintah karena para investor hanya mengerjakan proyek-proyek pemerintah tanpa menciptakan output baru diluar pengeluaran pemerintah (biaya aparatur negara). Seharusnya titik tolak pemerintah daerah adalah pembangunan ekonomi daerah dengan menarik investasi sebesar-besarnya dengan merampingkan birokrasi dan memperpendek jalur serta jangka waktu pengurusan dokumen usaha, serta membersihkan birokrasi dari praktek korupsi. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), pengurangan jumlah pengangguran dan kemiskinan pasti mengikuti.

D. Memberantas Korupsi Demi Pembangunan Ekonomi

Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Korupsi memupuk tradisi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, yang mengesampingkan kepentingan publik. Dengan begitu korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah untuk menikmati pembangunan ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Pendekatan yang paling ampuh dalam melawan korupsi di Indonesia. Pertama, mulai dari meningkatkan standar tata pemerintahan melalui konstruksi integritas nasional.Tata pemerintahan modern mengedepankan sistem tanggung gugat, dalam tatanan seperti ini harus muncul pers yang bebas dengan batas-batas undang-undang yang juga harus mendukung terciptanya tata pemerintah dan masyarakat yang bebas dari korupsi. Demikian pula dengan pengadilan. Pengadilan yang merupakan bagian dari tata pemerintahan, yudikatif, tidak lagi menjadi hamba penguasa. Namun, memiliki ruang kebebasan menegakkan kedaulatan hukum dan peraturan.

Dengan demikian akan terbentuk lingkaran kebaikan yang memungkin seluruh pihak untuk melakukan pengawasan, dan pihak lain diawasi. Namun, konsep ini penulis akui sangat mudah dituliskan atau dikatakan daripada dilaksanakan. Setidaknya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun pilar-pilar bangunan integritas nasional yang melakukan tugas-tugasnya secara efektif, dan berhasil menjadikan tindakan korupsi sebagai perilaku yang beresiko sangat tinggi dengan hasil yang sedikit.

Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat sipil sangat penting. Dalam tatanan pemerintahan yang demokratis, para politisi dan pejabat Negara tergantung dengan suara masyarakat sipil. Artinya kecerdasan sosial-politik dari masyarakat sipil-lah yang memaksa para politisi dan pejabat Negara untuk menahan diri dari praktek korupsi. Masyarakat sipil yang cerdas secara sosial-politik akan memilih pimpinan (politisi) dan pejabat Negara yang memiliki integritas diri yang mampu menahan diri dari korupsi dan merancang kebijakan kearah pembangunan ekonomi yang lebih baik. Melalui masyarakat sipil yang cerdas secara sosial-politik pula pilar-pilar peradilan dan media massa dapat diawasi sehingga membentuk integritas nasional yang alergi korupsi.

Ketika Konstruksi Integritas Nasional berdiri kokoh dengan payung kecerdasan sosial-politik masyarakat sipil, maka pembangunan ekonomi dapat distimulus dengan efektif. Masyarakat sipil akan mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai.masyarakat sipil pula yang memberi ruang dan menciptakan ruang pembangunan ekonomi yang potensial. Masyarakat melalui para investor akan memutuskan melakukan investasi yang sebesar-besarnya karena hambatan ketidakpastian telah hilang oleh bangunan integritas nasional yang kokoh. Jumlah output barang dan jasa terus meningkat karena kondusifnya iklim investasi di Indonesia, karena kerikil-kerikil kelembagaan birokrasi yang njelimet dan korup telah diminimalisir, kondisi politik stabil dan terkendali oleh tingginya tingkat kecerdasan sosial-politik masyarakat sipil. Para investor mampu membuat prediksi ekonomi dengan ekspektasi keuntungan tinggi. Sehingga dengan begitu pembangunan ekonomi akan memberikan dampak langsung pada pengurangan jumlah pengangguran dan masyarakat miskin, peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) masing-masing daerah, peningkatan GDP dan pemerintah akan mampu membangun sisten jaminan sosial warganya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memberikan dampak langsung pada peningkatan kecerdasan masyarakat sipil.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Merangkai kata untuk perubahan memang mudah. Namun, melaksanakan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang teramat sulit. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan merobohkan pilar-pilar korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya pembangunan ekonomi nan paripurna di Indonesia. Korupsi yang telah lama menjadi wabah yang tidak pernah kunjung selesai, karena pembunuhan terhadap wabah tersebut tidak pernah tepat sasaran ibarat “ yang sakit kepala, kok yang diobati tangan “. Pemberantasan korupsi seakan hanya menjadi komoditas politik, bahan retorika ampuh menarik simpati. Oleh sebab itu dibutuhkan kecerdasan masyarakat sipil untuk mengawasi dan membuat keputusan politik mencegah makin mewabahnya penyakit kotor korupsi di Indonesia. Tidak mudah memang.